Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mempublikasi Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) mengenai Laporan Forum Peduli Pulau Pari. Menurut Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Dominikus Dalu, LAHP yang menemukan adanya maladministrasi dari penerbitan Setifikat Hak Milik dan Sertifikat Hak Guna Bangunan milik PT Bumi Pari Asri. Penyerahan akan dilakukan kepada Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sengketa ini berawal pada 2014 ketika perwakilan PT Bumi Pari Asri mendatangi warga Pulau Pari dan mengakui tempat tinggal mereka sebagai lahan miliknya. Bumi Pari Asri mengklaim memiliki sertifikat hak milik. Warga menduga PT Bumi Pari Asri hanya ingin mencaplok pariwisata yang telah berkembang di Pulau Pari.

Berdasarkan catatan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, PT Bumi Pari Asri memiliki lahan seluas 40,6 hektare, terdiri atas hak guna bangunan dengan 14 sertifikat, 61 sertifikat hak milik atas nama pribadi, dan akta jual-beli yang ditandatangani camat sebanyak 62 peta bidang. Luas Pulau Pari 41,32 hektare. Terkait dengan sengketa pulau itu, berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, lahan Pulau Pari 40 persen digunakan sebagai permukiman, 50 persen perekonomian, dan 10 persen digunakan untuk pengembangan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

 

Videografer: Irsyan Hasyim

Editor: Dwi Oktaviane