TEMPO.CO, Jakarta : Setelah hampir dua bulan pro dan kontra, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil memindahkan pedagang kaki lima yang selama ini menjadi penyebab kemacetan dan kesemrawutan di sekitar pasar tekstil Tanah Abang. Hampir seribuan pedagang akan dipindah ke Blok G yang sebelumnya terbengkalai. Pemindahan pedagang kaki lima tampaknya bukan perkara mudah. Terbukti, gubernur-gubernur Jakarta sebelumnya tak berkutik, bahkan tak berani menyentuh lapak para pedagang di pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara itu. Keberadaan preman yang dibekingi aparat keamanan dan sejumlah pejabat dan politisi dituding sebagai biang keladi mandulnya penegakan hukum terhadap para PKL. Padahal, para PKL itu jelas-jelas melanggar peraturan daerah dengan berjualan di trotoar dan badan jalan.Upaya yang dilakukan Pemprov Jakarta pun tak berjalan mulus. Rencana pemindahan PKL sempat ditentang oleh para pedagang, dengan alasan blok G yang sepi, kumuh, dan jauh dari jangkauan konsumen. Sikap keras pemerintah untuk tetap merelokasi pedagang sempat ditentang oleh anggota DPRD, yang disebut-sebut sebagai tokoh dan pengusaha di pasar Tanah Abang. Kantor pemprov pun sempat menjadi sasaran demontrasi para pedagang dan pemuda yang mengaku-aku mewakili warga Jakarta.Belakangan setelah Gubernur Jokowi berulang kali berkunjung ke Tanah Abang, para penentang relokasi melunak. Apalagi Jokowi menjanjikan pembenahan Blok G dan memindahkan rumah jagal yang menyebarkan bau tak enak di sana. Kini, para pedagang dengan menjalani proses verifikasi untuk mendapatkan los di tempat baru itu.Bagaimana hiruk pikuk penertiban PKL Tanah Abang? Kenapa demikian rumit membenahi kesemrawutan Tanah Abang? Dan bagaimana rumitnya menata PKL di Ibukota?Saksikan selengkapnya program Cover Tempo hanya di Aora TV saluran 068, setiap hari Selasa pukul 22.00 WIB.