Koalisi Masyarakat Demokrasi Indonesia memberikan pernyataan sikapTolak Kriminalisasi Anggota KPU di Gedung KPU, Jakarta, Rabu 30 Januari 2019. Sebelumnya, polisi memeriksa Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi sebagai saksi pada Selasa lalu. Keduanya dimintai keterangan terkait laporan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang ( OSO) yang menuding KPU tidak mau melaksanakan putusan peradilan tentang pencalonan OSO sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Diketahui, Bawaslu RI memerintahkan KPU untuk memasukkan OSO dalam daftar calon anggota DPD dalam Pemilu 2019. 

Namun, dalam putusan Bawaslu, OSO tetap harus mundur sebagai pengurus Partai Hanura jika kembali lolos sebagai anggota DPD periode 2019-2024. Putusan tersebut memerintahkan KPU mencabut SK DCT anggota DPD yang tidak memuat nama OSO. Majelis Hakim juga meminta KPU menerbitkan DCT baru dengan mencantumkan nama OSO di dalamnya.

Walau begitu, KPU tetap tidak memasukan nama OSO ke Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD Pemilu 2019. KPU mengklaim, sikap mereka berdasar pada putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang melarang ketua umum partai politik rangkap jabatan sebagai anggota DPD.

KPU akan memasukan nama OSO ke DCT sepanjang yang bersangkutan mundur dari ketua umum Partai Hanura, paling lambat 22 Januari 2019. Namun, hingga batas waktu yang diberikan, yaitu Selasa (22/1/2019) OSO tak serahkan surat pengunduran diri tersebut.

Jurnalis Video: Subekti
Editor: Ngarto Februana