Jawa selalu menjadi pertaruhan bagi kandidat presiden karena penduduknya yang padat. Kondisi ini melahirkan ketimpangan dalam demokrasi. Konstitusi memang mengatur pemilihan dimenangi oleh kandidat yang meraup lebih dari 50 persen suara nasional, dengan catatan meraih minimal 20 persen suara di lebih dari separuh jumlah provinsi. Tapi syarat tambahan ini dipahami hanya berlaku jika pemilihan diikuti lebih dari dua kandidat.

Para legislator, akademikus, dan pegiat demokrasi hendaknya memikirkan cara lain untuk memastikan hasil pemilihan presiden tidak melulu ditentukan wilayah berpenduduk melimpah. Penerapan harga suara yang lebih murah untuk wilayah padat pemilih seperti dalam pemilu legislatif bisa dipikirkan sebagai solusi.

Sumber: Majalah Tempo Edisi 25 Februari-3 Maret 2019