TEMPO.CO, Jakarta: Keberadaan koalisi dalam sistem Presidensial Multipartai adalah salah satu solusi untuk mengatasi kemungkinan terjadinya kebuntuan dalam hubungan Presiden dan DPR dalam menjalankan Pemerintahan.Hal tersebut dikemukakan oleh Djayadi Hanan, dosen Ilmu Politik di Universitas Paramadina, di sela-sela acara bedah buku karyanya Menakar Presidensialisme Multipartai di Indonesia beberapa waktu lalu di Jakarta.Menurut Djayadi, sudah banyak bukti empiris yang menunjukkan bahwa sistem Presidensial Multipartai bisa menjadi solusi yang baik untuk mengatasi kemungkinan hiruk-pikuk dalam hubungan Presiden dengan Parlemen.Di Indonesia sendiri, Djayadi melihat bahwa koalisi mulai berjalan sejak 2004, dimana saat itu Partai Demokrat sebagai pemenang Pemilu sebenarnya bukanlah partai mayoritas. Untuk itulah Partai Demokrat membutuhkan koalisi di parlemen.Namun Djayadi melihat bahwa ada ada beberapa kekurangan yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan koalisi di Pemerintahan dan legislatif yang diakibatkan oleh koalisi yang terlalu gemuk. Menurutnya, koalisi di Indonesia sebaiknya lebih dirampingkan lagi demi meningkatkan efektivitas kinerja Pemerintah.Video Journalist: PUTRA RADITIA