Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Partai Demokrat Versi KLB Tuding SBY "Keluargais"

Videografer

Antara

Jumat, 26 Maret 2021 12:00 WIB

Iklan

Partai Demokrat (PD) versi Kongres Luar Biasa (KLB) menuding Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) otoritarian dan "keluargais", dalam jumpa pers di lokasi proyek Wisma Atlet Hambalang, Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis.

"Partai yang mengarah kepada tirani, otoritarian dan 'keluargais' yang dilakukan SBY dan AHY harus diakhiri. Ini adalah bencana yang luar biasa bagi pembangunan demokrasi pascareformasi di Indonesia," kata Juru Bicara PD versi KLB Muhammad Rahmad saat jumpa pers.

Menurutnya, melalui KLB di Deli Serdang yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum PD, akan mengembalikan partai berlambang bintang mercy ini menjadi partai yang terbuka, demokratis, modern, dan santun.

"Bapak Moeldoko memiliki komitmen untuk menghapus ketentuan-ketentuan yang memberatkan kader dan memberikan rewards atau penghargaan kepada kader yang berjasa kepada partai," ujarnya pula.

Politisi Partai Demokrat versi KLB Max Sopacua mengungkap alasan kubunya menggelar jumpa pers di lokasi proyek Wisma Atlet Hambalang, yaitu untuk mengingat kembali masa lalu.

"Kenapa Demokrat KLB ini di Hambalang. Tempat inilah, proyek inilah yang menjadi salah satu bagian yang merontokkan elektabilitas Demokrat ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi," ujar Max saat jumpa pers.

Menurutnya, sejak diusutnya kasus korupsi megaproyek senilai Rp2,5 triliun itu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), elektabilitas Partai Demokrat terus turun karena menyeret para petinggi PD.

"Hambalang bagian dari sejarah yang menentukan yang menyebabkan Demokrat turun mulai 20,4 persen menjadi 10,2 persen dan 7,3 persen. Itu berturut-turut. Saya adalah pelaku sejarah," ujarnya pula.

Ia menuding, masih ada beberapa oknum kader Partai Demokrat yang turut menikmati hasil korupsi Wisma Atlet, tapi hingga kini belum diproses hukum.

"Sebagian besar kawan kami yang terlibat sudah menderita, sudah dimasukkan ke tempat yang harus dimasukkan karena kesalahan, tetapi ada yang tidak tersentuh hukum yang juga menikmati hasil dari pembangunan ini, sampai hari ini belum. Mudah-mudahan segera ya," katanya lagi.

Video: Antara

Editor: Ridian Eka Saputra