Belakangan wacana soal amandemen terbatas UUD 1945 agar MPR Kembali memiliki kewenangan menetapkan pedoman pembangunan nasional melalui Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) gencar tersiar. Ini lantaran Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan ihwal tersebut pada sidang tahunan MPR 16 Agustus 2021 lalu.