Langkah pemerintah merekrut tiga ribuan anggota Komponen Cadangan Tentara Nasional Indonesia tak hanya memboroskan uang negara di musim pandemi. Bila diteruskan, rencana Kementerian Pertahanan melatih 25 ribu warga sipil sebagai anggota pasukan cadangan malah bisa menjadi bom waktu yang membahayakan masa depan demokrasi.

Gagasan pembentukan Komponen Cadangan memang tidak tiba-tiba muncul di era Presiden Joko Widodo. Ide itu berembus kencang dari segelintir elite militer sejak 2000-an. Namun gagasan tersebut terus terpental karena ditentang banyak kalangan yang mengalami trauma oleh dampak buruk militerisasi di masa Orde Baru.

Anehnya, gagasan tersebut kini justru menjadi kenyataan di masa seorang presiden yang berlatar belakang sipil.


Editor Video: Aditya Sista
Videografer: Aditya Sista
Ilustrasi Foto: Indonesia Defense Magz via ANTARA