Klaim Kinerja Jokowi Baik, Zulkifli Hasan Setuju Pemilu 2024 Ditunda

Wakil Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, menyatakan pihaknya setuju dengan usulan penundaan pemilihan umum atau Pemilu 2024. Usulan ini sebelumnya disampaikan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Menurut pria yang akrab dipanggil Zulhas itu, ada beberapa alasan yang membuat pihaknya setuju dengan penundaan Pemilu 2024.

"Berbagai survei menyebut angkanya (kepuasan terhadap Jokowi) di atas 73 persen. Hal ini menunjukkan pengakuan masyarakat untuk keberhasilan pemerintah dalam menghadapi pandemi dan berbagai situasi yang tidak menentu," ujar Zulhas di DPR RI, Jumat, 28 Januari 2022.

Zulhas menerangkan, beberapa alasan yang membuat pihaknya berpikir Jokowi masih harus menjabat setelah 2024, pertama karena situasi pandemi yang masih berlangsung dan memerlukan perhatian khusus. Lalu kondisi perekonomian yang belum stabil, sehingga pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat masih perlu melakukan pemulihan untuk kembali bangkit.

Alasan lain melihat lerkembangan situasi konflik global yang perlu diantisipasi, di antaranya perang Rusia-Ukraina dan tidak menentunya harga minyak dunia. Lalu anggaran Pemilu yang justru membengkak dari rencana efisiensi, sehingga lebih baik dikonsentrasikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.

Terakhir keberlangsungan program-program pembangunan nasional yang sebelumnya tertunda akibat pandemi.

"Mempertimbangkan hal-hal tersebut, serta setelah mendengar masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan, PAN setuju bahwa penilu perlu dipertimbangkan untuk diundu," kata Zulhas.

Usulan perpanjangan masa jabatan presiden dari Zulhas dan Cak Imin itu mendapat pertentangan dari berbagai partai, seperti PKS, Demokrat, hingga PDI Perjuangan. Sementara itu Pakar politik dari Univesitas Indonesia, Reza Hariyadi, mengatakan manuver politik yang dilakukan Airlangga Hartarto dan Muhaimin dapat merusak tatanan demokrasi di Indonesia.

Reza mengatakan seharusnya Airlangga dan Muhaimin memberikan edukasi soal konstitusi kepada para petani dan pengusaha yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden, bukan malah menjanjikan akan membahasnya.

"Pembatasan masa jabatan presiden harus dilakukan untuk menjaga sistem demokrasi agar berjalan sesuai konstitusi dan mencegah pemerintahan yang otoriter dan korup," kata Reza.

M JULNIS FIRMANSYAH