Koordinasi Kunci Penyaluran BLT BBM di Wilayah 3T

Pemerintah memberi target kepada PT Pos Indonesia (Persero) untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) selama 14 hari. Target ini menjadi tantangan besar, terutama untuk menyampaikan bantuan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Wilayah 3T berarti meliputi kepulauan yang tersebar di berbagai provinsi.

Dengan 17 ribu pulau lebih di Indonesia, pekerjaan ini bukan tugas yang mudah. Kepala PT Pos Regional I, Dino Ariyadi, mensiasati tantangan ini dengan menggencarkan koordinasi kepada setiap pemimpin di daerah hingga level terkecil, lurah serta RT dan RW. Untuk diketahui, Regional I meliputi 10 provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatra Barat, Bengkulu, Jambi, Lampung, Sumatra Selatan dan Bangka Belitung.

"Di 3T kami berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta kecamatan hingga kelurahan, dengan harapan tingkat daya serap penyaluran bisa tinggi," kata Dino. Sinergi ini juga melibatkan aparat keamanan dari TNI/Polri. Dalam setiap hari penyaluran, aparat ikut serta berada di dalam perahu yang membawa Juru Bayar PT Pos mendatangi pulau kediaman para Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Koordinasi ini, kata Dino, sangat penting karena mayoritas penduduk kepulauan bekerja sebagi pelaut dan nelayan.

Setiap hari mereka berangkat ke laut. Penetapan hari dan waktu yang tepat dibutuhkan agar kedatangan juru bayar dapat disambut KPM di rumahnya. "Peran camat dan lurah sangat penting. Saat mereka salah jadwal (mendata keberadaan KPM di rumah) dapat menimbulkan high cost," ucap Dino. Berkat koordinasi yang komprehensif, PT Pos Regional I kini telah menyalurkan kepada 3.700.000 KPM atau 96 persen dari total KPM di regional ini, 3.915.000.

Untuk mengejar sisa KPM, PT Pos Regional I melakukan upaya percepatan, antara lain meningkatkan koordinasi dengan jajaran aparatur daerah dan aparat keamanan, serta memastikan jumlah juru bayar dapat memenuhi target sasaran. 

Menambah Bantuan

Dino menjelaskan, koordinasi yang dilaksanakan PT Pos dengan pemerintah daerah bukan semata memastikan penyaluran BLT BBM dapat diterima kepada KPM dengan tepat sasaran. Namun, sekaligus membantu menyalurkan bantuan sosial dari pemerintah daerah kepada masyarakat yang juga membutuhkan bantuan. Contohnya saat juru bayar PT Pos mendatangi satu pulau di Kecamatan Belakang Padang, Kepulauan Riau.

Pulau ini dihuni 3 kepala keluarga, tetapi yang terdata sebagai KPM hanya 2 kepala keluarga. Padahal, 1 keluarga yang tidak terdata juga membutuhkan bantuan. Dalam proses penyaluran BLT BBM, masih ada warga yang tidak mendapat bantuan dan tidak ter-cover oleh pemerintah pusat. Nah, pemerintah daerah seperti di Kepri tergerak untuk memberi bantuan provinsi.

Di beberapa kota lain kami juga lakukan ini, walaupun besar dana bervariasi. PT Pos sebagai BUMN wajib menjadi perwakilan negara di setiap wilayah Indonesia," tutur Dino. Menghadapi masalah pendataan ini, Dino berharap seluruh pihak baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus membenahi data KPM sehingga penyaluran bantuan ke depan bisa lebih baik. "Karena kita (PT Pos) selalu hadir di masyarakat maka diharapakn pendaatan bisa lebih baik agar tidak ada kecemburuan di masyarakat yang tinggal di wilayah yang sama tapi tidak mendapatkan," ujarnya.

Selain itu, Dino melanjutkan, selain menyalurkan bantuan BLT BBM, para petugas PT Pos sekaligus memberi edukasi literasi digital kepada setiap KPM. Dari pengamatan PT Pos, semakin banyak masyarakat walau tinggal di wilayah 3T yang telah memiliki telepon pintar (smartphone), sehingga mereka semestinya sudah mulai bisa mengakses keuangan digital. Jika setiap KPM telah memahami transaksi dan perbankan digital, maka penyaluran bantuan berikutnya menjadi lebih mudah. "Kami ingin mengedukasi bahwa ke depan keuangan digital jadi keharusan, tidak ada lagi transaksi fisik," kata Dino. (*)