TEMPO.CO, Yogyakarta: Dalam kunjungan kerja di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta pada 10 Oktober 2016, Presiden Joko Widodo membuka kesempatan berdialog dengan warga terkait penyelanggaraan progam proyek nasional atau pronas. Dalam kesempatan tersebut, presiden Jokowi mendorong Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Jalil, untuk memperbaiki jajaranya sehingga kepengurusan sertifikat oleh masyarakat dapat dijalankan dengan cepat serta bebas pungutan liar atau pungli.Joko Widodo dalam pidatonya juga mengancam akan menidak tegas, pegawai Badan Pertanahan Nasional atau BPN yang diketahui nakal. Dirinya juga berjanji akan melakukan inspeksi mendadak atau sidak diseluruh kantor BPN baik di Propinsi maupun di Kabupaten kota.Dihadapan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Jalil , presiden juga mengatakan telah menargetkan 5 juta sertifikat tanah akan selesai pada tahun ini. Target tersebut akan ditingkatkan menjadi 7 juta pada tahun 2017 dan 9 juta pada tahun 2019.Sementara itu, di hadapan ribuan warga penerima sertifikat se-Yogyakarta, presiden juga menyoroti minimnya tenaga pengukur yang hanya berjumlah 800 orang, idealnya berjumlah 10 ribu orang. Untuk mempercepat proses pengurusan sertifikat, Presiden Jokowi berencana akan mengangkat tenaga pengukur dari luar yang memiliki sertifikat dari BPN.Video Jurnalis: Hand WahyuEditor/Narator: Ryan Maulana