TEMPO.CO, Jakarta: Mahkamah Konstitusi telah menganulir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Dalam aturan tersebut, orang yang memiliki ikatan perkawinan dan darah lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan inkumben tidak boleh menjabat kecuali jeda satu periode.Tanpa aturan hukum tersebut, pengawasan dinasti politik yang berpotensi menimbulkan korupsi menjadi lemah. Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo, mengatakan salah satu upaya pengawasan dinasti politik di Indonesia lainnya ialah penegakkan hukum yang kuat. KPK merupakan salah satu lembaga yang sudah menjalankan fungsi tersebut.Jurnalis Video: Vindry FlorentinEditor: Ridian Eka Saputra