TEMPO.CO, Jakarta: Maraknya jual-beli jabatan di institusi pemerintahan mencemaskan. Penangkapan Bupati Klaten Sri Hartini hanyalah puncak gunung es masalah jual beli jabatan. Komisi Aparatur Sipil Negara menerima 278 aduan soal jual-beli jabatan pada 2016.Dalam setahun uang suap jual-beli jabatan diperkirakan Rp 35 triliun.Birokrasi tak optimal karena yang menjalankannya bukan orang yang ahli. Jika hal ini terus terjadi, Indonesia akan menjadi negara gagal.Praktek ini bisa dicegah jika pengisian jabatan dilakukan melalui lelang terbuka.Komisi Aparatur Sipil Negara harus lebih aktif mengawasi proses pergantian pejabat di daerah. Masyarakat harus diedukasi agar tak segan melapor ke KPK.Kementerian Dalam Negeri harus segera menyelesaikan PP tentang pembinaan dan pengawasan kepala daerah.Produser: Sadika HamidEditor: Andy