Iklan
TEMPO.CO, Jakarta: Hakim konstitusi Patrialis Akbar terbongkar menerima sogok oleh KPK. Sebelumnya Hakim Akil Mochtar juga terbukti menerima suap terkait kasus sengketa Pilkada. Pembenahan MK perlu dilakukan. Syarat calon hakim konstitusi memang terlalu longgar. Hanya pengalaman dan pengetahuan hukum yang diutamakan. Sedangkan integritas dan independensi calon tidak ditonjolkan. Presiden dan DPR harus turun tangan mengatasi darurat ketatanegaraan ini. Jangan sampai publik harus mendesak MPR turun tangan untuk membatasi wewenang Mahkamah lewat amendemen konstitusi.Produser: Sadika HamidEditor: AndyPeriset foto: Mahanizar Djohan
