TEMPO.CO, Jakarta: Di zaman yang disebut-sebut sebagai era reformasi ini korupsi malah subur kembali, bahkan uang negara yang dijarah dalam kasus e-KTP mencapai Rp 2,3 triliun. Angka itu hanya kalah dari kasus Century yang diduga menghabiskan Rp 7 triliun. Rekor lain dalam kasus ini, jumlah anggota DPR yang diduga menerima suap ternyata paling banyak: 51 orang. Kas partai diduga ikut kecipratan. Rp 150 miliar mengalir ke Demokrat dan Golkar, dan Rp 80 miliar ke PDIP. Ketua DPR Setya Novanto, beserta tiga orang lain, diduga merancang semua permainan ini. Membiarkan seorang politikus dengan reputasi belang menduduki kursi paling terhormat di DPR bukan pendidikan politik yang baik.Publik perlu mengawal pengadilan kasus e-KTP ini agar tak sampai gembos di tengah jalan. Presiden Joko Widodo bisa mengirim pesan pada semua pihak agar tidak coba-coba mengganggu proses persidangan.Sidang kasus korupsi e-KTP bisa menjadi tonggak penting dalam upaya membersihkan Indonesia dari korupsi. Penangkapan koruptorgencar dilakukan tapi kondisi seolah tak berubah. Vonis berat untuk semua pelaku korupsi e-KTP mungkin bisa menerbitkan kembali harapan akan Indonesia yang lebih baik. Produser: Sadika HamidEditor: Andy