TEMPO.CO, Jakarta: Kepolisian RI meneken nota kesepakatan (MoU) dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait penanganan mafia pertanahan, pungutan liar, serta sertifikasi aset-aset milik polri. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian dan Kepala Badan Pertanahan Sekaligus Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil. Hingga saat ini dari semua aset berupa tanah di Indonesia, Sofyan Djalil menyebut hanya sekitar 4 persen yang sudah bersertifikat termasuk aset milik pemerintah dan kepolisian. Terbentuknya kerja sama ini sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi untuk peningkatan layanan publik, agar masyarakat bisa mendapatkan layanan yang baik sekaligus merasakan kehadiran negara dan pemerintah. Menurut Tito, masalah tanah saat ini menjadi isu yang krusial ditengah banyakanya praktik permafiaan. Para mafia ranah ini disinyalir sangat lihai, karena mengerti jalur-jalur yang bisa 'dimainkan' hingga ke ranah hukum. Sebagai akibatnya, kasus tumpang tindih (overlap) kepemilikan tanah kerap terjadi menimbulkan sengketa. Belum lagi kenaikan harga tanah akibat permainan para mafia. Untuk itu, pihak kepolisian bersama BPN akan membentuk tim terpadu guna mengatasi dan mencegah masalah ini terjadi kembali di kemudian hari. Jurnalis Video : Imam SukamtoEditor/Narator: Ridian Eka Saputra