Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Banten Dapat Predikat Wajar Tanpa Pengecualian, BPK Yakin Tidak Ada Suap

Videografer

Editor

Rabu, 31 Mei 2017 15:28 WIB

Iklan
TEMPO.CO, Banten: Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Badan Pemeriksaan Keuangan LHP-BPK tahun anggaran 2016 Pemerintah Provinsi Banten, mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan. Sebelumnya laporan keungan Pemerintah Provinsi Banten ditahun anggaran 2015 meraih Wajar Dengan Pengecualian.Dalam rapat paripurna istimewa, Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Keuangan LHP-BPK, Anggota BPK RI Ismiyatun mengatakan, sejumlah catatan di tahun 2015 yang menjadikan Banten meraih WDP sudah diperbaiki dengan benar. Catatan " Catatan tersebut menurut Ismiyatun mengenai aset barang"barang yang tidak bisa ditemukan seperti kendaraan dinas yang dipinjam pakai kepada perorangan, kini bisa ditelusuri.Temasuk pengeluaran belanja promosi dan publikasi pada DPRD Banten sebesar Rp 21,5 miliar yang tidak didasarkan SPK dan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp 6,7 miliar, Menurut Ismiyatun, Pemerintah Provinsi Banten bisa dipertanggung jawabkan. Hal tersebut menurut BPK yang merubah laporan keuangan Pemprov Banten dari WDP Menjadi WTP untuk Provinsi Banten Tahun anggaran 2016.Ismiyatun anggota V BPK RI, meyakini BPK perwakilan Provinsi Banten dan seluruh tim auditor bekerja secara profesional sampai dengan review untuk Justifikasi WTP, tanpa adanya praktek suap.Wwc : Ismiyatun ( Anggota V BPK RI )Menurut Sekda Banten Ranta Soeharta, raihan laporan keuangan dengan opini WTP untuk tahun anggaran 2016 pemerintah Provinsi Banten, tersebut murni atas kinerja para OPD, dan bukan karena suap. Meski masih ada sisa aset kendaraan dinas milik Pemprov Banten yang berada diluar, namun bisa ditelusuri keberadaanya, dan ada nilai ekonomisnya.Sementara Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumi, Pemerintah Provinsi Banten akan mempertahankan predikat WTP dengan memaksimalkan pengawasan diinternal, dengan meningkatkan kinerja OPD terhadap tata kelola pemerintah dan tata kelola keuangan daerah.Jurnalis Video: Darma WijayaEditor/Narator: Ridian Eka Saputra