Mahkamah Konstitusi (MK) pada 7 November 2017 mengabulkan uji materi tentang Pasal 61 dan Pasal 64 Undang-Undang Adminstrasi Kependudukan.

 

Pasal 61 dan Pasal 64  Undang-Undang Adminstrasi Kependudukan mengatur kewajiban mencantumkan agama di KTP berdasarkan agama yang diakui negara.

 

Keputusan ini membuat penganut kepercayaan bisa mencantumkan kepercayaannya di kolom agama saat membuat KTP.

 

Video Jurnalis: Ahmad Faiz

Editor/Narator: Ryan Maulana