TEMPO.CO, Tangerang Selatan - Ratusan warga dengan membentangkan bendera dan spanduk berdemo di depan kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) Tangerang Selatan. Aksi unjuk rasa warga ini menuntut kepala BPN Tangerang Selatan untuk dicopot dari jabatannya, karena marak terjadinya pungutan liar dalam kepengurusan sertifikat tanah.

Pendaftaran tanah sistematis lengkap program nasional dari Presiden Joko Widodo untuk masyarakat secara gratis, masih dipungut biaya sebesar Rp 24 juta rupiah dari pihak oknum BPN dan oknum kelurahan serta kecamatan. 

Unjuk rasa tersebut sempat diwarnai aksi bakar ban serta kericuhan antara warga dengan pihak kepolisian yang mengawal aksi tersebut. 

Menurut perwakilan aksi Saprudin Roy, aksi unjuk rasa warga dilandasi dengan maraknya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum BPN dan pemkot Tangerang Selatan terhadap masyarakat yang mengurus sertifikat tanah.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksie Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan BPN Tangerang Selatan Kadi Mulyono, mengaku akan mennindak dan mengevaluasi oknum pegawai BPN yang terbukti melakukan pungutan liar dalam kepengurusan sertifikat tanah.

Rencananya dalam waktu dekat, warga akan kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih banyak jika tuntutannya kepada pihak BPN Tangerang Selatan tidak dipenuhi.

 

 

 

Jurnalis Video : Marifka Wahyu Hidayat
Editor/Narator: Ridian Eka Saputra