TEMPO.CO, Jakarta - Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Haji Lulung turut serta memantau penutupan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Hari pertama penutupan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, untuk mewadahi para pedagang kaki lima (PKL) tak berjalan mulus. Kebijakan baru Gubernur DKI Anies Baswedan ini memicu protes PKL yang berebut lapak dengan pedagang yang sudah memiliki toko.

Tengah hari tadi, Jumat, 22 Desember 2017, sekitar 50 PKL, yang biasa berdagang di Jalan Kalibaru Raya, memprotes Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) lantaran tidak mendapat jatah tenda untuk jualan alias lapak dari Dinas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah DKI Jakarta. Mereka kesal karena setelah tiga kali didata sampai ke tingkat RT dan RW, justru yang mendapat tenda adalah pedagang yang memiliki toko di Tanah Abang.

Yeni, PKL penjual celana olahraga dan celana dalam yang sudah setahun berdagang, juga turut protes. Ia mengatakan hanya PKL yang memiliki kartu tanda penduduk DKI Jakarta yang bisa mendapatkan jatah tenda, tapi dia justru tak dapat.

Lulung berharap, tak ada lagi intrik-intrik politisasi tentang Tanah Abang. Anies Baswedan dinilai sangat mendukung. penataan PKL yang selama ini diuber Satpol PP. Dia meminta PKL mensyukuri Gubernur DKI memberikan peluang kepada mereka agar dapat hidup layak.

Lulung lantas menanggapi rebutan lapak para pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Jatibaru Raya. Menurut dia, PKL yang tidak memiliki KTP Jakarta tak mempunyai kesempatan memperoleh lapak dalam program Anies Baswedan.

 

 

Jurnalis Video: Maria Fransisca
Editor/Narator: Maria Fransisca