Ditemukan Gejala Maladministrasi dalam Kebijakan Impor Beras

Jakarta - Ombudsman menemukan gejala maladministrasi dalam kebijakan impor beras khusus pada awal tahun ini. Pemerintah dinilai tak mampu menyampaikan informasi stok yang akurat kepada publik, mengabaikan prinsip kehati-hatian, menggunakan kewenangan untuk tujuan lain hingga penyalahgunaan kewenangan. Gejala maladministrasi lain adalah prosedur tak patut atau pembiaran dan dugaan konflik kepentingan.

Ombudsman menyarankan beberapa cara untuk mencegah maladministrasi dan meluasnya ketidakpercayaan publik. Salah satunya adalah melakukan pemerataan stok dan meningkatkan koordinasi dengan kepala daerah untuk mengatasi penahanan stok lokal secara berlebihan.

Pemerintah juga disarankan menetapkan tahapan pencapaian jumlah stok yang kredibel. Kebijakan ini diharapkan bisa menjaga psikologis pasar.

Terkait data mengenai produksi dan stok beras yang selama ini simpang siur, Ombusdman menyarankan agar pemerintah memberikan dukungan lebih kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyediakan data produksi dan stok yang lebih akurat.

Jurnalis Video: Vindry Florentin
Editor: Ngarto Februana