Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ribuan Nelayan Cantrang Berdemo saat Jokowi Melantik Menteri

Videografer

Ilham Fikri

Rabu, 17 Januari 2018 19:37 WIB

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ribuan nelayan cantrang berunjuk rasa di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 17 Januari 2018. Nelayan asal Pantura menggelar demonstrasi menolak pelarangan cantrang sebagai alat tangkap ikan. Pelarangan penggunaan cantrang tersebut dirasa merugikan nelayan.

Demonstrasi para nelayan tersebut digelar sejak sekitar pukul 08.00 WIB dan masih terus berlanjut saat Presiden Joko Widodo melantik pejabat negara di Istana Negara sekitar pukul 09.00 WIB. Walhasil, lalu lintas di seputar Istana termasuk Jalan Veteran hingga Jalan Majapahit Jakarta Pusat terpantau macet.

Ketua Asosiasi Nelayan Dampo Awang Rembang Suyoto kepada wartawan sebelumnya mengatakan pihaknya akan melakukan aksi penolakan aturan pelarangan cantang. Demo tersebut diikuti oleh kelompok nelayan cantrang yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara Barat (NTB).

Nelayan cantrang yang berunjuk rasa didampingi oleh Bupati Tegal Enthus Susmono. Enthus menuturkan datang bersama Wali Kota Tegal, Bupati Batang, Bupati Rembang, dan Bupati Pati untuk mendampingi nelayan cantrang.

Perwakilan nelayan diterima oleh Presiden Joko Widodo, yang didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Presiden menerima perwakilan pengunjuk rasa di salah satu ruang pertemuan Istana Merdeka sekitar pukul 15.30. Jokowi juga didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Bupati Tegal Enthus Susmono mengatakan terdapat dua persepsi tentang masalah cantrang sehingga mengakibatkan perbedaan pendapat. Menurut Enthus, masyarakat nelayan pantai utara menganggap cantrang bukanlah pukat harimau atau trawl, yang dilarang sejak pemerintahan Presiden Soeharto.

Walau demikian, pemerintah, dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, menilai penggunaan cantrang juga merusak sumber daya kelautan.

Jurnalis Video: Ilham Fikri
Naskah: Antara
Editor: Ngarto Februana