KPK mensinyalir masih ada sejumlah anggota DPRD yang menerima uang untuk pelesiran ke luar negeri. Diduga salah satu negara yang menjadi tujuan pelesiran anggota DPRD itu adalah Thailand, Jakarta, Rabu 16 Januari 2019. KPK kini tengah menelusuri keterkaitan pembiayaan plesiran tersebut dengan revisi aturan tata ruang Bekasi. Menurut KPK Itu terjadi karena proyek Meikarta yang rencananya dibangun di lahan seluas 500 hektar. KPK menduga ada pihak tertentu yang mendorong untuk mengubah aturan terkait tata ruang tersebut. Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan Bupati Bekasi dan empat pejabat dinas Bekasi menerima suap.


Foto: Antara(M Agung Rajasa/M Agung Rajasa)

Editor: Zulfikar Epriyadi