DPRD DKI Tolak Jalan Berbayar di Jakarta, Justru Minta yang Berbayar Digratiskan

Rencana penerapan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di DKI Jakarta masih menimbulkan pro kontra, termasuk di kalangan anggota DPRD DKI.

Regulasi soal ERP ini tengah digodok Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Pemberlakuan ERP ini merupakan salah satu solusi menekan kemacetan melalui pengendalian lalu lintas kendaraan bermotor atau sebagai push strategy.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra Adi Kurnia Setiadi mengatakan menolak rencana ERP. Dengan total APBD DKI hampir Rp 100 triliun, seharusnya Pemprov DKI mampu membuat hal-hal yang seharusnya berbayar menjadi gratis.