Jokowi Sebut Banyak Alokasi APBN dan APBD Tidak Optimal, Mulai dari Anggaran Stunting hingga UMKM

Presiden Joko Widodo di Jakarta, Rabu (14/6), menekankan pentingnya peran pengawasan internal dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Presiden meminta agar orientasi pengawasan penggunaan APBN dan APBD diubah, dari yang semula orientasi prosedur menjadi orientasi hasil akhir.

Jokowi mencontohkan anggaran stunting sebesar Rp 10 miliar. Dia mengaku kaget saat mengecek rincian anggaran tersebut. Pasalnya, mayoritas anggaran tidak dialokasikan untuk belanja bantuan pangan seperti telur, susu, protein, sayuran.

Anggaran stunting, kata Jokowi, justru banyak mengalir untuk keperluan operasional. Dari total anggaran Rp 10 miliar, Jokowi menyebut sebanyak Rp 3 miliar mengalir untuk biaya perjalanan dinas. Kemudian untuk rapat sebanyak Rp 3 miliar dan penguatan pengembangan Rp 2 miliar.

"Kapan stuntingnya akan selesai kalo begini? Ini yang harus diubah semuanya," ucap Jokowi. Jokowi menilai seharusnya anggaran yang dialokasikan untuk bahan pangan pencegahan stunting sebesar Rp 8 miliar, baru kemudian sisanya untuk biaya lain.

Video: ANTARA (Afra Augesti/Erlangga Bregas Prakoso/Chairul Fajri/Gracia Simanjuntak)