Izin Tambang dan Kelapa Sawit Disebut Penyebab banjir di Riau

TEMPO.CO, Pekanbaru: Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau menilai bencana banjir yang berkepanjangan melanda Riau diakibatkan maraknya alih fungsi lahan di bagian hulu aliran sungai kampar dan Limapuluh Kota Sumatera Barat. Walhi mencatat setidaknya 31 izin tambang dikeluarkan pemerintah di hulu Sumatera Barat yang seharusnya menjadi kawasan lindung. Akibatnya, bendungan PLTA Kotopanjang, Kampar tidak mampu menampung derasnya debit air saat musim hujan tiba. DAM Kotopanjang yang seharusnya bisa menahan banjir gagal menjalankan fungsinya. Pintu air terpaksa dibuka sehingga debit air yang cukup deras meluber hingga merendam pemukiman warga di kawasan sungai kampar. Sedangkan persoalan hilir di Riau, kawasan water catchment area yang seharusnya menjadi kawasan lindung beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Belum lagi adanya perizinan ilegal yang mengekploitasi daerah aliran sungai. Alih fungsi hutan menjadi kebun sawit dituding menjadi penyebab banjir. Banyaknya kawasan hutan dialihfungsikan menjadi kebun sawit membuat hutan tidak lagi mempunyai fungsi menahan air secara ekosistem. Direktur Eksekutif Walhi Riau Riko Kurniawan meminta pemerintah Riau kembali membenahi water catchment area yang telah dirusak oleh perizinan tambang maupun kelapa sawit. Pengalaman PLTA koto panjang hendaknya menjadi evaluasi pemerintah untuk tidak lagi membangun DAM dalam skala besar. Bencana banjir melanda Riau selama dua pekan akibat luapan air sungai kampar. Lebih dari dua ribu rumah warga terendam banjir di lima kabupaten di Riau seperti Kampar, Rokan Hulu, Pelalawan, Indragiri Hulu dan Kuantan Singigi. Setidaknya 10 ribu warga Riau terdampak banjir. Satu korban dilaporkan tewas akibat hanyut terbawa air di Pelalawan.Jurnalis Video: Riyan NofitraEditor/Narator: Ridian Eka Saputra