Iklan
TEMPO.CO, Jakarta : Disetujuinya rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah oleh dewan perwakilan rakyat daerah, adalah sebuah kemenangan sekaligus kekalahan. Kemenangan bagi Koalisi Merah putih sang pendukung, namun sebuah kekalahan besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak berpolitik rakyat jelas-jelas dicuri di depan mata. Jika dikatakan pilkada langsung menghabiskan banyak biaya, apakah pilkada tak langsung ini mampu menekan dana? Bisa jadi dana yang dihabiskan hanya dinikmati segelintir elite politik semata dengan mengatasnamakan rakyat. Sungguh sebuah kemunduran bagi demokrasi di negeri ini.Adakah rekayasa di balik kisah drama sidang paripurna yang memutuskan soal ini? Lalu mengapa PDIP sebagai partai pemenang pemilu dan partai pro rakyat tak mampu melobi Partai Demokrat?
