Luhut Sebut Aturan Vaksin Booster Jadi Syarat Bepergian Diterapkan Dua Minggu Lagi

Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemberlakuan vaksin booster sebagai syarat mobilitas masyarakat akan diterapkan paling lama dua minggu ke depan. Pemberlakuan tersebut didasarkan pada hasil Rapat Terbatas Kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. 

Kebijakan baru ini akan diatur melalui peraturan Satgas dan peraturan turunan lainnya. Masyarakat yang hendak melakukan perjalanan menjadi diwajibkan untuk melaksanakan vaksin booster.

Kebijakan baru ini akan diatur melalui peraturan Satgas dan peraturan turunan lainnya. Masyarakat yang hendak melakukan perjalanan menjadi diwajibkan untuk melaksanakan vaksin booster.

Luhut mengungkapkan untuk penerapan kebijakan baru ini dilatarbelakangi oleh capaian vaksinasi booster yang masih rendah. Berdasar data Peduli Lindungi, dari rata-rata orang masuk mall perhari sebesar 1,9 juta orang namun hanya 24,6 persen yang sudah booster. 

Angka tersebut cukup rendah di tengah peningkatan kasus Covid-19 yang sedang terjadi. Hal ini tersebut sangat dikhawatirkan pemerintah dengan dalih mengingat antibodi masyarakat yang akan semakin berkurang.

Foto: tempo.co

Editor: Ridian Eka Saputra