Banjir Kritik Cara Damai Pemerintah Hadapi Kapal Cina di Natuna

Pemerintah banjir kritik karena memilih diplomasi damai menghadapi polemik masuknya kapal Cina ke Kepulauan Natuna. Partai di luar maupun di dalam pemerintahan angkat bicara. Semua satu suara meminta pemerintah lebih tegas menangani masalah kedaulatan negara ini.

Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammaf Kholid menilai pemerintah, khususnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disebut mulai lembek menghadapi masalah kedaulatan bangsa. "Kalau lembek, santai-santai, maka bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian bersikap," kata Kholid dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 4 Januari 2020.

Kapal-kapal penjaga Cina memasuki perairan Natuna, Indonesia, pada Desember 2019. Kapal-kapal itu mengawal puluhan kapal yang diduga mencuri ikan di 3,8 Nautical Miles dari garis Zona Ekonomi Indonesia (ZEE). Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri telah memanggil Duta Besar Cina untuk Indonesia dan melayangkan nota protes keras terhadap pemerintah Cina. Langkah Kemenlu ini dinilai kurang tegas.

Wakil Ketua Komisi Pertahanan atau Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Abdul Kharis Almasyhari mendesak pemerintah menindak kapal-kapal penjaga Cina itu, jika terbukti melanggar kedaulatan RI. "Kalau terbukti, beri tindakan tegas, terukur, dan jelas. Kita tidak pernah main-main soal kedaulatan NKRI," kata politikus PKS ini dalam keterangan tertulis, Jumat malam, 3 Januari 2020.