Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ekonom Minta Pemerintahan Prabowo Tunda Kebijakan yang Bebani Kelas Menengah

Videografer

Tempo.co

Editor

Ryan Maulana

Selasa, 10 September 2024 15:00 WIB

Iklan

Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto meminta presiden terpilih, Prabowo Subianto menunda beragam kebijakan yang bebani kelas menengah. Kebijakan yang dimaksud di antaranya iuran Tapera, wacana subsidi tiket kereta rel listrik atau KRL commuter line berbasis nomor induk kependudukan (NIK), kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga pungutan dana pensiun tambahan.

Menurutnya, kabinet tahun depan perlu mempertimbangkan rencana tersebut meski beberapa di antaranya telah disahkan undang-undang. Eko mengatakan, kalau kabinet selanjutnya tetap memaksakan mengais pendapatan lewat beragam pungutan, maka daya beli kelas menengah bakal makin melemah. “Implikasinya mereka akan turun kelas,” ujarnya dalam diskusi daring Indef, Senin, 9 September 2024.

Foto: Instagram/Tony Hartawan

Editor: Ryan Maulana