Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, mengatakan lembaganya telah menyodorkan sebelas berkas kasus pelanggaran HAM berat masa lalu kepada pemerintah. Namun pemerintah tak menyelesaikan satu pun kasus tersebut. "Dalam lima tahun terakhir ini tidak ada kemajuan," kata dia kepada Tempo, di Jakarta, kemarin.

Desakan agar pemerintah menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu mencuat kembali dalam peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, kemarin. Di Indonesia, peringatan Hari HAM ditandai dengan berbagai demonstrasi di sejumlah kota besar, di antaranya Jakarta, Yogyakarta, dan Semarang.

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar, malah menilai jeblok atas penanganan pelanggaran HAM masa lalu oleh pemerintah Joko Widodo. Dia menyebut kinerja pemerintahan Jokowi lebih buruk dari kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Kasus lama enggak ada yang selesai, malah diperburuk dengan pelanggaran HAM baru," kata Haris. Dia mencontohkan kasus kekerasan dan kematian mahasiswa pada saat demonstrasi menentang revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi pada September lalu.

 

Videografer: Zakiyah