Senin, 20 Agustus 2018

TEMPO.CO, Jakarta-Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri menggelar diskusi publik bertema Model Pembiayaan Pilkada Serentak.

 

Ketua Tim Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah BPP Siti Aminah menyebutkan, sejumlah penelitian menunjukkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata belum mampu memangkas anggaran.

 

Siti mengatakan inefisiensi di antaranya berasal dari honorarium pelaksana pilkada yang tinggi, regulasi yang belum sinkron, payung hukum yang berubah-ubah, biaya pengadaan bahan dan alat peraga kampanye yang tinggi.

 

Paparan hasil penelitian diskusi ini digelar untuk merumuskan model pembiayaan pilkada serentak yang efektif dan efisien. Diskusi ini menghadirkan Direktur Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar, staf ahli Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Shadiq Pasadigoe, komisioner Komisi Pemilihan Umum Pramono Ubaid Tanthowi, Kepala Subdirektorat Kepala Daerah Wilayah I Kemendagri Andi Bataralifu, dan Rektor Kepala Institut Pertanian Bogor Ivanovich Agusta.

 

 

 

Jurnalis Video: Budiarto Utami Putri

Editor/Narator: Ridian Eka Saputra